Bupati Boyolali Seno Samodro (foto: istimewa)

Contoh buruk ditunjukkan Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Seno Samodro kepada warganya. Dia memaki calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dengan mengucapkan kata ‘asu’ yang dalam bahasa Jawa berarti anjing.

Akibatnya, Seno dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik ‘tampang Boyolali’. Seno dilaporkan karena memaki Prabowo Subianto.

Seno dilaporkan oleh seorang warga bernama Ahmad Iskandar. Pelaporan itu didampingi Tim Advokat Pendukung Prabowo.

“Hari ini kita melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Seno Samodro dalam hal ini mengatakan Pak Prabowo Subianto, menghina Pak Prabowo Subianto menyamakannya dengan ucapan hewan, ucapan as*, yang dalam bahasa Jawa artinya itu an**ng,” kata juru bicara Tim Advokat Pendukung Prabowo, Hendarsam Marantoko di Bareskrim, gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/Bareskrim tertanggal hari ini.

Seno dituduh melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 156 KUHP juncto Pasal 15 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946.

“Jadi ini yang kita gunakan Pasal 156 KUHP, menyebarkan kebencian di depan umum. Jadi itu juncto Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, juncto-nya itu menyebabkan keonaran di masyarakat. Jadi artinya dengan perkataan yang menyamakan Pak Prabowo dengan hewan, ini kan penghinaan yang begitu berat,” ujar Hendarsam Marantoko, advokat asal Lampung itu.

Hendarsam menilai ucapan Seno sangat tidak beradab dan tidak senonoh. Pihaknya membawa rekaman video, capture video, juga dokumen dari pemberitaan sebagai bukti dalam pelaporannya.

“Jadi kita melihat apa pun alasannya, menyamakan capres yang sedang berkontestasi dengan partai terlapor, ini sangat tidak pantas dan tidak etis. Kan sudah menyampaikan demokrasi sejuk, demokrasi damai, program yang selama ini kita sepakat bersama,” kata dia, dilansir detikcom.

Hendarsam Marantoko (paling kiri/ist)

Hendarsam mengatakan tidak ada instruksi dari Prabowo terkait laporan ini. Pihaknya tidak terima atas ucapan yang dipersoalkan itu.

“Oh nggak ada, Pak Prabowo itu orangnya negarawan. Cuma kami nggak terima saja (Prabowo) dibegitukan. Kalau satu dibiarkan, nanti yang lain akan ikut-ikutan,” ucapnya.

Sementara itu, Ahmad Iskandar mengaku tidak terima atas makian Seno. Sebab, menurutnya, saling menjelekkan akan membuat orang tidak tenang.

“Saya tidak rela, saya tidak terima seperti ini. Soalnya, kalau kita saling menjelekkan di depan orang-orang, di depan masyarakat umum, itu akan membuat orang tidak tenang,” pungkasnya. (*)

Sumber: lampungonline.co.id

***

Dituding Hina dan Ajak Tak Pilih Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu

   

Hanfi Fajri (dua dari kanan) selaku Kuasa Hukum Advokat Pendukung Prabowo dan selaku pelapor, Yudha Rohman Renfaan (dua dari kiri) usai melaporkan Bupati Boyolali di Bawaslu RI.

JAKARTA –  Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI oleh Advokat Pendukung Prabowo karena diduga melakukan pelanggaran Pemilu, Senin (5/11/2018).

Hanfi Fajri selaku Kuasa Hukum Advokat Pendukung Prabowo, menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan Seno yakni bersikap tidak neteral karena melakukan pengerahan massa ke Gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, Jawa Tengah, saat acara kegiatan forum Boyolali Bermartabat pada 4 November 2018 dan menyerukan agar tidak memilih Prabowo dalam Pilpres 2019 mendatang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Seno juga diduga mengeluarkan statemen provokatif yang mencederai kampanye damai dengan mengatakan kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada Prabowo.

“Maka patut diduga apa yang dilakukan Bupati Boyolali yang merupakan pejabat negara telah melakukan tindakan dengan mengajak masyarakat Boyolali untuk tidak memilih Pak Prabowo Subianto dan menghina dengan nada provokatif sehingga pernyataan itu merugikan capres nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi,” kata Hanif di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Bupati Boyolali dalam menyampaikan pidatonya ‘Pak Prabowo Asu’ dihadapan masyarakat Boyolali dalam acara kegiatan Boyolali Bermartabat,” lanjut dia.

Bupati Boyolali kuat diduga melanggar pasal 282 juncto pasal 306 juncto pasal 547 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

“Sedangkan di undang-undang aparatur sipil negara (ASN) dari setiap kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara. Maka bisa dikategorikan dia terpenuhi unsur pasal 282 yang telah kami kaji,” ungkap dia.

Sebagai pejabat pemerintah pernyataan Seno, lanjut Hanfi, jelas sebuah keberpihakan yang merugikan kubu pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan menguntungkan pasangan capres cawapres Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma’ruf Amin.

“Maka dari itu kami berharap kepada pengelenggara pemilu untuk bisa memproses karena ini sangat menguntungkan paslon nomor 01 dan ini menyudutkan pak Prabowo. Pejabat harus netral,” ujar Hanfi.

Dalam laporannya, Advokat Pendukung Prabowo menyertakan bukti capture pemberitaan media online nasional dan penggalan video saat Bupati Boyolali menyampaikan ujaran kebenciaan. Laporan mereka diterima dengan teregistrasi dalam nomor 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018, sebagai pelapor yakni Yudha Rohman Renfaan.

Mereka juga akan melaporkan Seno Samodro ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian yang menyudutkan Prabowo Subianto. (Yendhi/win)

Sumber: poskotanews.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.341 kali, 3 untuk hari ini)