IST.


Anggota Banser membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, Ahad (21/10/2018).

Hidayatullah.com– Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, mengaku sangat kecewa dengan vonis 10 hari penjara dan denda Rp 2.000 untuk dua pelaku pembakar bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat.

“Ini vonis abal abal, dagelan. Ini sangat tidak adil,” ucapnya kepada hidayatullah.com, Selasa (06/11/2018).

Seharusnya, kata dia, mereka dikenakan pasal penodaan agama.

 “Kami akan terus berjuang untuk kibarkan jutaan bendera tauhid panji Rasulullah di negeri ini,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Garut, Dr Hasanuddin SH MH memutus bersalah terdakwa pelaku pembakaran bendera berlafadz tauhid sesuai tuntutan, yakni melanggar pasal 174 tentang Ketertiban Umum. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman 10 hari penjara dan denda sebesar Rp 2 ribu.

Humas Pengadilan Negeri Garut, Hendratno Rajamai mengatakan, hakim dalam persidangan menyatakan kedua terdakwa bernama Faisal dan Mahfudin dinyatakan bersalah telah melakukan gangguan Ketertiban Umum dalam perayaan Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-alun Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

”Di dalam persidangan tadi dinyatakan kedua terdakwa bernama Faisal dan Mahfudin bersalah telah melakukan gangguan Ketertiban Umum dalam perayaan HSN di Alun-alun Limbangan pada tanggal 22 Oktober 2018 lalu,” jelas Hendratno.* Andi

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur/hidayatullah.com

***

Vonis Pembakar Bendera Tauhid, Dr Muhammad Taufik: Secara Subtansi Ini Penghinaan

SOLO, (Panjmas.com) – Pengadilan Negeri Garut memberikan vonis kepada pembakar bendera tauhid selama 10 hari. Keputusan ini sontak membuat reaksi sejumlah umat Islam termasuk para akademisi.

“Apa yang terjadi di Garut bagian dari sindikat peradilan karena pengadilan dianggap botol kecap artinya masuk mesin terus diisi yang penting ada peradilan entah apa hukumannya entah apa pasalnya terserah.” Ujar Dr Muhammad Taufik salah seorang pengacara senior, Selasa, (6/11).

Dari awalnya saja penanganan kasus pembakaran bendera ini terkesan tidak normal. Maka wajar dalam penyusunan perkara, penuntutan hingga persidangan hasilnyapun sangat mengecewakan.

Hukum itu pedomannya adalah asas legalitas (tiada pidana tanpa kesalahan). Harus nya yang digunakan pasal penodaan agama bukan pasal 174.

Bagaimana mungkin kasus pembakaran bendera tauhid yang menyebabkan kegaduhan negeri ini dimana-mana ada demontrasi hanya divonis 10 hari.

“Secara subtansi ini penghinaan, menurut saya ini penyesatan hukum dan tidak boleh terjadi.” Tambahnya.

Yudisial corruption (korupsi pasal) itu lebih kejam dari korupsi uang. [RN]*/panjimas.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 61 kali, 1 untuk hari ini)