Para pejabat daerah di mana-mana banyak yang korupsi dan terjerat kasus pidana. Mereka itu meniru atasan atau murni kreasi jahat mereka sendiri ?

Di samping berbuat kejahatan korupsi, kejahatan yang « direstui » pun tidak kalah besar dosanya. Misalnya, dengan adanya otonomi daerah, di mana-mana dapat dilihat masing-masing daerah biasanya memunculkan atau mengembangkan apa yang disebut pelestarian budaya nenek moyang yang tidak lain kebanyakan adalah kemusyrikan, dosa terbesar. Atau paling kurang adalah pemborosan dana, dan itu dalam Al-Qur’an disebut mubadzir yakni  teman syetan.

Jadi komplitlah kejahatannya, sudah korupsi masih pula menyelenggarakan acara-acara yang menyeret manusia kepada kemusyrikan, dosa terbesar, masih pula menyedot dana dari masyarakat untuk membiayainya secara mubadzir yang telah dikecam sebagai teman syetan.

Itulah yang di dalam Al-Qur’an disebut pembesar-pembesar yang jahat , mereka mengadakan tipu daya.Mereka harus mempertanggung jawabkannya, baik di dunia maupun di akherat kelak. Betapa besar dosanya.

Benarlah firman Allah Ta’ala:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)

 Dan  demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar  yang  jahat  agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri  itu.  Dan mereka  tidak  memperdayakan melainkan  dirinya  sendiri,  sedang mereka tidak menyadarinya. (QS Al-An’aam/ 6: 123). (Terjemahan ini menurut Al-Quran dan  Tafsirnya,  Depag  RI 1985/1986, juz 8 halaman 266).

Inilah berita tentang kejahatan para pejabat di Indonesia, entah siapa yang mencontohi dan mendidik mereka.

***

309 Kepala Daerah Terjerat Korupsi



Garapan baru yang luas untuk KPK … Buntut Kasus Akil Mochtar, Luar Biasa!
309 Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Bambang Supriyanto – Bisnis Indonesia –
Rabu, 09 Oktober 2013, 02:25 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 309 kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005.

“Terakhir saya mendapat laporan sudah 309 kepala daerah terlibat proses hukum terkait kasus korupsi, baik berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana,” kata Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Selasa (8/10).

Angka tersebut menembus perkiraan Dirjen Otda yang sebelumnya memprediksi kepala daerah terjerat korupsi akan mencapai 300 pada akhir 2013.

“Awalnya hanya 173 kepala daerah, saya pernah bilang akhir tahun 2013 angka ini bisa menembus 300, ternyata belum sampai akhir (tahun) sudah lebih dari 300,” kata Guru Besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) ini.

Berdasarkan catatan Kemendagri, sebanyak 304 kepala daerah tercatat terlibat dalam kasus korupsi.
Angka tersebut melambung cukup signifikan selama sepekan, termasuk kasus dugaan suap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih terhadap Ketua non-aktif Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar baru-baru ini.

Biaya politik mahal tidak hanya terjadi pada saat penyelenggaraan pilkada berlangsung, tetapi juga ketika ada sengketa pilkada yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Belum lagi praktik politik transaksional yang terjadi dalam proses putusan sengketa pilkada tersebut.

Djohermansyah menjelaskan faktor utama tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu adalah tingginya biaya politik selama pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

“Korupsi (kepala daerah) itu terjadi karena biaya tinggi selama pilkada, karena dalam politik tidak ada yang gratis. Ketika orang ingin mendapat kursi jabatan dalam pilkada, uang yang dikeluarkan
tidak sedikit,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir praktik korupsi di daerah, Kemendagri mengusulkan pelaksanaan pilkada tidak langsung atau melalui perwakilan rakyat di DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota.

“Sejak pilkada secara langsung pada tahun 2005, semakin lama penyelenggaraannya makin buruk. Inti pokok persoalannya pada biaya yang mahal dalam penyelenggaraan pilkada,” katanya. (Antara)
Editor : Bambang Supriyanto

facebook.com/TiongHoa.Indonesia/

***

Mendagri: 474 Pejabat Daerah Terjerat Kasus Pidana

RABU, 21 NOPEMBER 2012 11:27 SYAHNAN HARAHAP

Jakarta-andalas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, sebanyak 474 pejabat daerah terseret kasus tindak pidana. Sebagian besar dari jumlah tersebut terlibat kasus tindak pidana korupsi.

“Kemarin saya mengumpulkan seluruh sekretaris daerah dan hasilnya terkumpul data 474 orang pejabat daerah memiliki masalah hukum, 95 orang adalah tersangka, 49 orang menjadi terdakwa, dan 330 orang sudah sebagai narapidana, 281 orang dari jumlah tersebut adalah bupati atau wali kota,” kata Gamawan dalam diskusi bulanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (20/11).

Data tersebut menurut Gamawan merupakan data dalam lima tahun terakhir. “Mereka terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum, tapi sebagian besar adalah korupsi,” jelas Gamawan.

Bahkan mantan Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat tersebut memprediksi bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang terlilit kasus pidana jumlahnya bisa mencapai 1.000 orang. Dalam rincian diketahui bahwa tersangka sebanyak 95 orang, terdakwa 49 orang, dan terpidana 330 orang. “PNS saya kira sudah mendekati angka seribu,” ujarnya.

Namun sejumlah PNS dan pejabat daerah yang pernah atau sedang terlibat masalah korupsi tersebut masih menjabat misalnya seperti kasus pengangkatan Azirwan, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan dan terpidana perkara tindak pidana korupsi, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meski akhirnya ia mengundurkan diri.

Kementerian Dalam Negeri, menurut Gamawan bukannya tidak melakukan apa-apa terkait hal tersebut. “Kami sudah mengingatkan kepala daerah mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai PNS yang terbukti korupsi lewat Surat Edaran (SE), tapi memang perlu penyempurnaan aturan sehingga lebih tegas mengatasi hal yang berkembang,” ungkap Gamawan.

Pada 29 Oktober lalu Mendagri telah mengeluarkan SE No 800/4329/SJ mengenai larangan bagi kepala daerah mengangkat pejabat struktural Pemda dari kalangan PNS yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

“Hasilnya macam-macam, ada yang diberhentikan, dinonaktifkan atau pun dicopot dengan tidak hormat, tapi SE tersebut bukan landasan hukum melainkan hanya untuk mengingatkan landasan hukumnya yaitu dari undang-undang dan Peraturan Pemerintah,” jelas Gamawan.

Sejumlah aturan yang dimaksud Gamawan adalah UU No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut pasal 23 ayat (4) dinyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena (1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat) tahun atau lebih.

Gamawan juga mengungkapkan sejumlah kesulitan yang dialaminya dalam menghadapi sejumlah kepala daerah yang terkena kasus korupsi namun membawa putusan yang telah berkekuatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saat ini, pengajuan peninjauan kembali bahkan dilakukan hingga dua kali, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, bayangkan pada kasus Agusrin, saya sudah menyiapkan pelantikkan pengganti Agusrin untuk keesokan hari tapi malamnya saya mendapat surat keputusan sela PTUN yang menyatakan agar pelantikan dihentikan,” jelas Gamawan.

Seperti diketahui bahwa PTUN Jakarta pada Senin (14/5) mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan Gubernur Bengkulu non-aktif yang kini dipidana namun sedang menunggu Putusan PK Mahkamah Agung, Agusrin, dalam sengketa melawan Presiden dan Mendagri.

Putusan sela itu menyatakan, Keputusan Presiden No 48/P tahun 2012 pada 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan H Junaidi Hamsyah SAg yang kini menjabat Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu menjadi gubernur definitif menggantikan Agusrin, ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. “Jadi bagaimana apakah saya patuh pada UU atau putusan sela PTUN?,” tanya Gamawan.(bbs/gus)

http://harianandalas.com/Berita-Utama/Mendagri-474-Pejabat-Daerah-Terjerat-Kasus-Pidana

(nahimunkar.com)

(Dibaca 679 kali, 1 untuk hari ini)