• Inilah salah satu pemimpin di negeri ini.
  • Walikota Surabaya seorang perempuan yang dikenal menolak akan ditutupnya tempat pelacuran terbesar di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur itu kini berulah yang mengagetkan anggota DPRD. Karena dalam pengajuan APBD 2012,  jumlah anggaran untuk kebutuhan pulsa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam satu tahun sebesar Rp 1,1 miliar.
  • Hitung-hitung mumpung jadi pejabat ya Bu?

Inilah beritanya:

***
Wuih…Anggaran Pulsa Wali Kota Surabaya Tembus Angka Satu Miliar

Ilustrasi : tempo.co

SURABAYA – Dalam pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2012, diketahui bahwa jumlah anggaran untuk kebutuhan pulsa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam satu tahun sebesar Rp 1,1 miliar.

Dalam anggaran pulsa tersebut, jumlah yang ada terbagi kedalam dua bentuk, yakni berbentuk voucher sebesar Rp 100 ribu sebanyak 300 buah. Selain itu, ada juga anggaran pulsa dengan jenis pasca bayar sebanyak Rp 1.080 miliar.

Anggaran yang tercantum dalam nomenklatur Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Rancangan APBD 2012, bernomor 5.2.2.03.01.

Tak hanya itu, jumlah yang ada pun masih harus ditambahkan dengan biaya tagihan ponsel pasca bayar VIP wakil wali kota, yang sebesar Rp 595 juta. Besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan komunikasi itu, membuat penilaian negatif dari anggota DPRD Kota Surabaya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Rusli Yusuf mengakatan, besarnya jumlah anggaran tersebut baru diketahui pihaknya tahun ini. Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya laporan keuangan terkait pulsa kepala daerah dan wakilnya tidak terlalu menimbulkan pertanyaan. “Kejadian ini baru terjadi tahun ini saja,” kata dia ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (24/11).

Selain itu, Yusuf juga menilai bahwa keperluan komunikasi pemimpin daerah dengan masyarakatnya tidak seharusnya menghabiskan uang dengan jumlah yang besar. Pasalnya, komunikasi secara langsung dinilainya lebih efektif ketimbang melalui telepon.

Karena itu, pihaknya mendesak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya untuk melakukan kajian terkait anggaran tersebut. “Banggar harus menyatakan apakah anggaran tersebut perlu atau tidak,” imbuhnya.

Redaktur: Siwi Tri Puji B

Reporter: Ahmad Reza Savitri

Kamis, 24 November 2011 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID

***

Tentang uapayanya mempertahankan tempat pelacuran, dapat dibaca lagi berita ini:

Gubernur Jatim Desak agar Pusat Pelacuran Dolly Ditutup, Eh Walikota Surabaya (Wanita) Nolak

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendesak agar penutupan lokalisasi Dolly segera dilakukan. Namun untuk menutupnya, yang memiliki wewenang adalah Pemkot Surabaya, maka pihak Gubernur akan memberi dukungan dan bantuan jika diminta agar lokalisasi Dolly tak lagi eksis di Surabaya. Ternyata Walikota Surabaya Tri Rismaharini (dalam pemilihan diusung PDIP) menentang keras rencana Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang akan menutup lokalisasi Dolly. Alasan walikota dari partai kepala banteng itu tampaknya dibuat-buat, bahwa para pelacur itu kebanyakan orang miskin.

Lhah… memangnya kalau miskin boleh jadi pelacur, Bu?

Kalau boleh berkomentar, mestinya sebagai perempuan justru prihatin atas banyaknya perempuan (seribu perempuan lebih) jadi pelacur di tempat zina itu. Namun ternyata sikap walikota ini sebaliknya. Apakah tidak takut dosa ya? (nahimunkar.com, 24 October 2010)

https://www.nahimunkar.org/3640/gubernur-jatim-desak-agar-pusat-pelacuran-dolly-ditutup-eh-walikota-surabaya-wanita-nolak/

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 630 kali, 1 untuk hari ini)