Senin 10 Muharram 1436 / 3 November 2014

WAKIL Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bukan malah menaikan.

“Karena harga minyak dunia itu turun bukan naik,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/11).

Fadli menjelaskan saat ini asumsi harga BBM yang tertuang di APBN senilai US 105 dolar perbarel. Namun harga BBM di dunia saat ini ialah US 85 dolar perbarel.

Artinya pemerintah bisa menghemat APBN saat membeli minyak dunia. “Dulu kenapa ada desakan naik karena harga minyak dunia naik. Bahkan sampai 14 dolar AS per barel,” ujar Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menolak dalih pemerintah bahwa subsidi BBM mesti dicabut karena tidak tepat sasaran. Dalih semacam itu sudah klise dan terkesan mencari pembenaran.

Seharusnya, kata Fadli, pemerintah menyiapkan perangkat yang jelas sebelum mengarahkan subsidi ke hal yang tepat.

Tanpa kesiapan perangkat, menaikan harga BBM bersubsidi hanya akan membuat kekisruhan harga komoditi di masyarakat.

“Harga akan naik, yang susah rakyat miskin yang tak mampu kejar harga yang naik itu,” ujarnya. [eza/Republika/Islampos]

Redaktur: Azeza Ibrahim

(br)


Ini Ancaman Buruh Jika Pemerintah Naikkan Harga BBM

Demo Buruh foto republikacoid
Demo Buruh foto republikacoid

Saturday, 01 November 2014, 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan rencana harga bahan bakar minyak. Karena kenaikan itu bisa menambah beban kebutuhan hidup, khususnya bagi buruh. Menurutnya, program kompensasi berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang disiapkan pemerintah tak akan banyak membantu. Karenanya, kenaikan harga BBM hanya akan membuat buruh menjadi semakin miskin. “Kedua program tersebut tidak berpengaruh untuk buruh sehingga posisi buruh yang near poor akan jadi poor. Makanya kami minta upah minimum provinsi (UMP) DKI dan Bodetabek naik 22,9 persen jadi Rp 3 juta,” katanya, Sabtu (1/11).Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal November ini sebesar tiga ribu rupiah. Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM akan dilakukan sebelum Januari 2015. Sebagai kompensasi, pemerintah berencana untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mulai awal November ini. “Bila harga BBM tetap dipaksa naik maka buruh akan minta pemerintah merevisi lagi kenaikan UMP di atas Rp 3 jutaan,” tegasnya.
Redaktur : Mansyur Faqih
Sumber : Antara

(haj)

(nahimunkar.com)