Wakil Ketua MPR: Kalau RUU HIP Hanya Ganti Nama, Kita Tolak Lagi

 

  • RUU HIP tidak bisa ganti nama, harus dicabut.
  • “Kalau siapa pun yang akan mengusulkan RUU baru ya ini UU baru. Nanti akan kita lihat apakah UU baru itu ternyata hanya ganti nama saja. Kalau ganti nama saja akan ditolak lagi,” kata Hidayat kepada kumparan, Jumat (10/7).

 

  • Tolak RUU HIP, Ribuan Ormas Islam Se Jateng DIY Datangi DPRD Klaten
  • Justru pada hari ini, mereka yang merasa Pancasila, merasa dirinya NKRI, justru menjadi kebalikanya, ingin mengganti Pancasila menjadi komunis

Silakan simak berita ini.

***

 

Tolak RUU HIP, Ribuan Ormas Islam Se Jateng DIY Datangi DPRD Klaten


Klaten, 

Tolak RUU HIP,  ribuan massa ormas Islam se Jateng DIY datangi DPRD Klaten. Ribuan orang yang tergabung dalam Ormas Islam Se Jateng-DIY mengadakan apel siaga di depan kantor DPRD Kabupaten Klaten, Jumat (10/07/2020). 


Aksi tersebut untuk menolak  adanya RUU HIP dan menuntut penghapusan  RUU HIP (Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila). Aksi yang diikuti oleh ribuan massa dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berjalan tertib, satu demi satu orasi berjalan lancar dan diakhiri dengan pembakaran simbol komunis.

Namun sebelum membakar simbol PKI berupa kertas merah bergambar palu dan arit, peserta apel mengucapkan ikrar dan tekad membela NKRI. Dalam ikrar itu, mereka menyatakan akan menjadi pembela agama, bangsa dan negara.
 Dalam orasinya, Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (FUI DIY) Syukri Fadholi mengatakan kehidupan bangsa semakin jauh dari cita-cita proklamasi.


 “Korupsi merajalela dan Indonesia dalam kondisi bahaya, sebab ada lembaga negara yang berani melahirkan RUU HIP. RUU ini bertentangan dengan prinsip kebangsaan sehingga kewajiban umat Islam jadi benteng moral,” ucapnya. 


Sementara itu, Ketua Majelis Mujahidin Klaten Bony Azward mengatakan, dengan RUU HIP ini, ada perubahan Pancasila menjadi Tri Sila, kemudian menjadi Eka Sila yaitu Gotong Royong. 
“Dengan RUU HIP ini, mereka ingin membuktikan bahwa mereka membangkitkan komunisme dengan merubah revolusi konstitusi,” ujarnya.


 Bony menyebutkan, dirinya khawatir dengan perubahan ini dapat berdampak pada nilai-nilai agama yang akan semakin ditinggalkan. Karena dalam lima sila Pancasila, nilai keagamaan menjadi sila pertama.


 “Mereka ingin menjadi agama sekedar budaya saja. Budaya itu jika dilaksanakan atau tidak, tidak ada masalah, itu yang dinginkan orang komunis,” tandasnya.
 Bony Azward menyatakan, aksi ini wujud rasa nasionalisme umat muslim. Sekaligus ia menampik jika dituduh bahwa ormas Islam anti NKRI dan anti Pancasila.


 “Justru pada hari ini, mereka yang merasa Pancasila, merasa dirinya NKRI, justru menjadi kebalikanya, ingin mengganti Pancasila menjadi komunis,” tegasnya.(JPN Klaten)

jurnalpolisi.id, News Juli 11, 2020

 

***

Wakil Ketua MPR: Kalau RUU HIP Hanya Ganti Nama, Kita Tolak Lagi

 

Hidayat Nur Wahid: Kalau RUU HIP Hanya Ganti Nama, Kita Tolak Lagi

 

Sejumlah penolakan terhadap RUU HIP terus bergulir. Meski pembahasannya ditunda dan diusulkan untuk berganti nama, namun beberapa pihak terus mendesak agar RUU dicabut dari prolegnas 2020.

 

Adalah PKS yang getol sejak awal menolak RUU HIP dan kini meminta dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyebut RUU HIP tidak bisa ganti nama, harus dicabut.

“Kalau siapa pun yang akan mengusulkan RUU baru ya ini UU baru. Nanti akan kita lihat apakah UU baru itu ternyata hanya ganti nama saja. Kalau ganti nama saja akan ditolak lagi,” kata Hidayat kepada kumparan, Jumat (10/7).

Usul perubahan nama yang bergulir adalah HIP menjadi PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila), yang terus didorong PDIP. RUU dengan nama baru ini diklaim sebagai payung hukum untuk BPIP, tak lagi otak-atik tafsir Pancasila. Tapi PKS tetap tegas menolak.

“Satu RUU yang baru tidak bisa hanya karena begitu saja melanjutkan, mengubah nama, dan melanjutkan pembahasan begitu saja,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

Dia mendesak DPR dan pemerintah tegas mencabut RUU dari Prolegnas. Dalam hal ini, pemerintah menyatakan menunda pembahasan, tapi suratnya belum dikirim ke DPR.

“Pimpinan DPR melaksanakan komitmen menghentikan pembahasan dan kemudian apakah menarik surat dari pemerintah atau pemerintah segera mengirim suratnya atau mengambil sikap yang disampaikan Pak Mahfud MD kan menyampaikan pemerintah tidak akan memberikan persetujuan,” ujarnya

“Diselesaikan statusnya dulu, dicabut dari Prolegnas.”

 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan tujuan awal partainya memotori RUU HIP untuk menjadi landasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menjalankan tugasnya. Namun, ternyata materi di dalamnya dianggap mengotak-atik tafsir Pancasila, bahkan sengaja tak memasukkan TAP MPRS soal Pembubaran PKI.

Agar tak menjadi polemik berkepanjangan, PDIP akhirnya mengusulkan agar nama RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), sesuai rancangan awal.

“Kami menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) dan materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum UU,” kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6).

kumparanNEWS

 

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 181 kali, 1 untuk hari ini)