Wakil Ketua MPR: RUU HIP yang Usul Fraksi PDIP, Pengamat: Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis

Inilah beritanya.

***

 

AKHIRNYA JELAS! Wakil Ketua MPR: RUU HIP Yang Usul Fraksi PDIP



Umat Islam dan ormas-ormas Islam sepakat satu suara menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (12/6/2020) mengeluarkan maklumat keras penolakan RUU HIP yang dinilai ada upaya membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia.

“Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib,” bunyi point 5 Maklumat MUI.

Setelah penolakan luas dari Umat Islam, partai-partai di DPR sekarang pada saling lempar dan buang badan tidak mengaku siapa inisiator dan yang mengusulkan RUU HIP yang telah disetujui Rapat Paripurna DPR masuk Program Legislasi Nasional pada 12 Mei 2020 lalu.

Namun… di acara DUA SISI tvOne beberapa waktu lalu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan RUU HIP yang mengusulkan PDIP.

NAH JELAS KAN?!

Simak videonya:

RUU HIP ini masuk skala prioritas PROLEGNAS DPR RI.
DAN yang mengusulkan adalah PDIP.
JADI SEMUA SUDAH JELAS YAH.

?PENGUSULNYA PDIP? pic.twitter.com/62QKLl5VyN

— RAy ANDINI M , SH , SIP (@ANDINI_MAHARAN1) June 25, 2020

https://twitter.com/i/status/1276159376655626243

 

[PORTAL-ISLAM.ID] Jumat, 26 Juni 2020 BERITA NASIONAL

 

***

Pengamat:
Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis

Posted on 26 Juni 2020

by Nahimunkar.org



Amir Hamzah (IST)

Pengamat: Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis

  • Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.
    • “Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.
    • Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.

Polisi harus menindak inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang larangan penyebaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme.

 “Jika polisi tidak menindak pelanggar UU Nomor 27 Tahun 1999, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mencari jalannya sendiri,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Rabu (24/6/2020).

 Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

 “Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.

 Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.

Ketiga aturan perundang-undangan dimaksud adalah TAP MPRS Nomor XXV /MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme; TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila; dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Negara.
 

Ia mencurigai otak penyusunan RUU itu adalah PDIP, karena selain ketua Panja RUU HIP merupakan politisi partai ini, visi misi partai berlambang Banteng Moncong Putih menyebut tentang Trisila dan Ekasila sebagaimana tercantum pada pasal 7 RUU HIP.

suaranasional.com, 24/06/2020By Ibnu Maksum
https://www.nahimunkar.org/pengamat-polisi-harus-menindak-inisiator-ruu-hip-karena-berbuat-makar-mau-ganti-pancasila-dengan-ideologi-komunis/

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 1.427 kali, 1 untuk hari ini)