Jakarta, -Jokowi akhirnya mau mengakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang memprihatinkan dan sedang dalam keadaan lemah.

Dihadapan para kepala daerah di Istana Bogor dua hari lalu (26/7), Mantan Walikota Solo ini mengatakan bahwa terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia.

Masalah itu adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Padahal sebelumnya Tim Ekonomi pemerintah, yang disuarakan terutama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani masih terus menyatakan ekonomi kita kuat, kondisi fiskal prudent, dll.

Bahkan, beberapa hari yang lalu, Sri Mulyani masih berani katakan, APBN untung dengan adanya kondisi pelemahan kurs Rupiah.

Minggu lalu juga Menko Perekonomian Darmin Nasution masih menyatakan bahwa pelemahan kurs Rupiah merupakan hal biasa.

Sebaliknya, ekonom senior Rizal Ramli (RR) sejak akhir tahun lalu, diulang di berbagai kesempatan, terus mengingatkan pemerintah tentang kondisi lampu kuning (setengah merah) perekonomian Indonesia.

Lemahnya kondisi ini disebabkan oleh berbagai defisit seperti dalam neraca perdagangan dan transaksi berjalan. RR memberi analogi yang sangat sederhana untuk mengibaratkan perekonomian dan kondisi eksternal.

Bila badan kita sedang lemah, virus-virus akan mudah menyerang sehingga menyebabkan kita sakit. Namun bila badan kita kuat, virus apapun tidak akan mampu menyakiti.

Tapi peringatan RR ini malah terus dibantah oleh para buzzer pemerintah termasuk juga oleh juru bicara Sri mulyani di Kemenkeu dan oleh Deputi Darmin di Kemenko Perekonomian.

Sampai kemudian dua hari lalu, Jokowi seakan mengakui dan menerima peringatan RR tentang buruknya fundamental ekonomi kita.

Tim Ekonomi pemerintah yang sebelumnya menolak peringatan RR, akhirnya ramai-ramai mengakui bahayanya pelemahan nilai tukar dan tergopoh-gopoh mencari solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Barulah kemarin lusa juga (26/7), malamnya setelah acara bersama para Kepala Daerah, Jokowi mengumpulkan 40 taipan terkaya di Indonesia dan meminta para eksportir kelas kakap ini untuk membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor mereka.

Pada hari yang sama juga Sri Mulyani menyatakan akan menghentikan impor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Setelah itu kemarin (27/7) juga terjadi rapat mendadak di Istana, Jokowi meminta para menteri terkait untuk membahas pencabutan harga khusus batubara yang selama ini dinikmati pengusaha wajib pasok DMO (Domestic Market Obligation)..

Lalu apakah artinya ini? Ekonom-ekonom pemerintah telah gagal mengendalikan situasi. Tim ekonomi pemerintah telah gagal memperkirakan atau gagal melakukan forecasting situasi ekonomi nasional- yang seharusnya menjadi kompetensi utama mereka.

Dulu menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%, nyatanya Cuma dapat 5%. Kini bilang ekonomi kita akan baik-baik saja, ternyata toh ada masalah yang cukup fundamental seperti duo defisit yang disampaikan Presiden Jokowi dua hari yang lalu.

Sementara, manipulasi garis kemiskinan sudah semakin terang benderang, angka kemiskinan BPS terlalu rendah. Rp 11 ribu yang dijadikan acuan garis kemiskinan tidak relevan lagi.

Terlebih setelah seorang wartawan dari Vice melakukan riset lapangan untuk hidup di Jakarta bermodal Rp 20 ribu sehari, ternyata tidak cukup! Bubble pencitraan pun pecah.

Namun, bila pun memandang penurunan kemiskinan versi BPS berbagai zaman kepresiden, dari selama apa menjabat dan seberapa persen penurunan kemiskinan, bukan terjadi pada masa Jokowi.

Data menyebutkan setelah Reformasi, laju penurunan kemiskinan era Habibie adalah 1,1% /tahun. Gus Dur adalah 5,01% dalam 2 tahun, atau lajunya 2,5%/tahun.

SBY periode pertama 2,5% dalam 5 tahun, atau lajunya 0,5%/tahun. SBY periode kedua 3,46% selama 5 tahun, atau lajunya 0,69%. Sedangkan Jokowi adalah 1,1% dalam 4 tahun, atau lajunya 0,28%/tahun.

Jelas, angka laju penurunan kemiskinan era Jokowi adalah yang terkecil dan Gus Dur (tim ekonomi adalah RR dan Kwik Kian Gie) memiliki angka laju penurunan kemiskinan yang tertinggi versi BPS.

Oleh: Gede Sandra (peneliti Lingkar Studi Perjuangan)

(Dadangsah Dapunta) Aktual.com  Juli 29, 2018 14:35

***

Ekonomi Loyo, Indonesia Ingin Presiden Baru

BENING.MEDIA, Jakarta – Diusung kembali oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2019 membuat keyakinan Presiden RI Joko Widodo bertambah.

Ia percaya diri pemerintahannya ke depan akan stabil dan efektif berkat dukungan partai-partai politik di belakangnya.

Jokowi memberikan pernyataan itu saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDIP di Hotel Grand Inna Beach Hotel, Bali, Jumat (23/2/2018). Keputusan mengusung kembali Jokowi diucapkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDIP Megawati.

Jokowi boleh saja percaya diri dan merasa yakin akan dukungan yang dikantonginya, untuk melenggang di perhelatan pilpres mendatang. Sah-sah saja.

Persoalannya, benarkah jalan mulus akan ditemui dan Jokowi kembali dipilih rakyat? Sementara masih banyak persoalan di negeri ini, yang belum bisa dijawab tuntas di bawah kepemimpinannya, bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Terutama, masalah ekonomi yang terus mengalami penurunan, yang khususnya dirasakan masyarakat level bawah.

Jokowi dinilai beberapa pihak tidak mampu mendongkrak perekonomian Indonesia sejak 2014. Masalah lapangan pekerjaan mendapat sorotan tajam, antara lain. Pengangguran di mana-mana akibat banyaknya perusahaan yang tumbang.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono permasalah itulah yang menjadikan elektabilitas Jokowi terus tergerus.

“Ekonomi, kan, hancur. Tandanya pertumbuhan ekonomi nggak naik-naik yang katanya tujuh persen. Sejak 2014 sampai sekarang cuma sekitar lima persen. Lapangan pekerjaan nggak ada, industri juga tidak tumbuh. Akibatnya kesenjangan ekonomi semakin menganga,” ujar Ferry di Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Berdasar pengamatannya, Ferry menyimpulkan bahwa tax rasio saat ini di bawah 10 persen. Hal ini mengindikasikan sumber pendapatan negara tidak ada. Banyak proyek infrastruktur yang dihentikan. Bukan hanya semata-mata karena banyak kecelakaan yang terjadi saat ini.

“Karena sebetulnya anggarannya nggak ada, bukan karena infrastruktur ambruk. Jadi terus impor produk-produk, terutama produk pertaninan. Itu akan buat petani kita hancur,” sambung Ferry mengkritik.

Terkait pencapresan Jokowi yang terbilang terburu-buru, Ferry melihatnya sebagai upaya PDIP mendongkrak kembali elektabilitas Jokowi yang menurun.

“Di tengah kekhawatiran turunnya elektabilitas Jokowi, satu-satunya yang dilakukan adalah cepat-cepat untuk memberi dukungan kembali ke Jokowi,” Ferry menjelaskan.

Data hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 25 Januari lalu menyebut elektabilitas Jokowi di angka 38,4 persen. Prabowo di angka 24,6 persen. Memang masih ada selisih jarak 13,8 persen.

Namun, beberapa indikator penting dapat menurunkan dan membuat perubahan elektabilitas Jokowi untuk kembali dipilih. Dalam survei itu juga disebutkan, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi masih menjadi lawan terkuat Jokowi pada Pilpres 2019.

Presiden Baru

Akankah ada presiden baru yang diinginkan masyarakat pada Pilpres 2019? Lewat survei yang dilakukan Fadli Zon via akun Twitter-nya, ternyata mayoritas masyarakat menginginkan adanya presiden baru. Menurut Ketua DPR RI, hal ini pertanda yang harus diperhatikan.

“Ya, saya tadi malam, Pak Fahri kemarin bikin polling di Twitter, saya juga bikin itu. Tujuh puluh lima persen menginginkann presiden yang baru,” ujar Fadli Zon saat ditemui Bening.Media usai acara Milad 1 Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Minggu (25/2/2018).

Dalam polling tersebut, kata Fadli, melibatkan lebih seribu netizen dalam kurun waktu hanya sekitar tiga jam. Yang membuat dirinya cukup terkejut adalah hampir 75 persen menginginkan adanya perubahan dengan munculnya presiden baru.

Fadli menutup polling pukul 06.09 WIB. Sebanyak 7.210 netizen yang ikut dalam poling tersebut. “Meneruskan polling Bro @Fahrihamzah spy jelas. Polling Malam Minggu: Presiden 2019-2024,” cuit Fadli di Twitter, Sabtu (24/2/2018).

“Mudah-mudahan aja ini sebuah pertanda yang mewakili masyarakat. Karena, jumlah voters-nya sekitar hampir seribu sekian, ” jelas Fadli seraya buru-buru meninggalkan jurnalis. []Subhan Hardi/ beningaceh.media

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.561 kali, 1 untuk hari ini)