Wali Kota Padang Setujui Usulan Bentuk Satpol PP Syariah untuk Basmi Perbuatan Zina, MUI Kota Padang: Bagus!

  • Pembentukan satu pleton Satpol PP Syariah yang jumlahnya 30 orang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memerintahkan Kepala Satpol PP Padang yang baru, Alfiadi untuk menyusun Perwako Satpol PP Syariah.

Hal tersebut dikatakan Mahyeldi ketika menjadi pembina upacara serah terima jabatan atau sertijab Kepala Satpol PP Padang Al-Amin kepada Alfiadi pada Rabu (15/1/2020) di Padang.

Sebelumnya, usulan membentuk Satpol PP Syariah ini diusulkan oleh Ustadz Abdul Somad, ketika berceramah di Padang, 2 Januari 2020.

Meurut Mahyeldi, Satpol PP Syariah dibentuk dikarenakan Kota Padang memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak bersandi kitabullah (ABSSBK).

Sehingga perlu penegakan aturan syariah di Kota Padang, yang dikenal kota yang religius.

“Kita tahu Kota Padang memiliki kekhasan dengan falsafah ABSSBK, maka untuk itu perlu penegakan oleh Satpol PP Syariah,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan, jika belum ada aturannya, segera disusun dan diusulkan sebagai Perwako tentang Satpol PP Syariah.

Sehingga personel Satpol PP Padang bisa bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang jelas.

“Satpol PP Syariah menegakkan nilai ABSK, lihat aturan yang ada. Kalau belum ada aturan, segera diatur dan diusulkan perwako,” ungkapnya.

Mahyeldi juga mengungkap pentingnya keberadaan mushalla di Markas Satpol PP Padang tersebut.

“Ini sangat penting, apalagi Satpol PP Padang berhadapan dengan pelanggaran yang berkesinambungan dan akan banyak tantangan ke depan.”

“Makanya untuk mengahadapi semuanya, kedekatan kepada Allah sangat perlu untuk kelancaran dalam bekerja,” kata Mahyeldi.

UAS Sarankan Bentuk Satpol PP Syariah


Sebelumnya, gagasan pembentukan Satpol PP Syariah ini diusung oleh penceramah kondang Ustadz Abdul Somad alias UAS, saat menyampaikan tausiah di Pantai Padang, Kamis (2/1/2020).

Ceramah UAS bertajuk Tablig Akbar Mitigasi Bencana, mengangkat tema Perkuat Iman dan Perkokoh Persatuan.

Dalam ceramahnya, UAS memberikan saran kepada Pemko Padang dalam membasmi perbuatan zina di Kota Padang.

Kepada muda-mudi di Padang, dia mengingatkan untuk tidak pacaran serta menjauhi zina.

Membasmi perbuatan zina ini, menurut UAS, juga mesti dilakukan oleh Pemkot Padang.

Salah satunya dengan membentuk Satpol PP Syariah yang bertugas untuk menangkap orang pacaran.

“Bapak gubernur, wali kota, siapkan polisi untuk menangkap orang pacaran. Namanya Satpol PP Syariah,” tambah UAS.

Sumber: tribunsolo.com/ gelorabangsa  Friday, January 17, 2020

 

 

***

  • Sabtu, 11-01-2020 15:13 WIB

Soal Pembentukan Satpol PP Syariah, MUI Kota Padang: yang Penting Aturan Tegak

  • Fakhruddin Arrazi – CovesiaArchipelago

 Ilustrasi Satpol PP Kota Padang saat mengawal aksi unjuk rasa di kantor Balaikota Padang beberapa waktu yang lalu (Foto: Istimewa)

 

Covesia.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang angkat bicara atas pembentukan Satpol PP Syariah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.

MUI Kota Padang menilai bahwa pembentukan Satpol PP Syariah adalah sesuatu yang bagus dan patut diapresiasi. Meski demikian, penegakan aturan oleh Pemkot Padang adalah perihal yang lebih penting dibandingkan soal “nama” syariah atau bukan.

“Walaupun itu namanya syariah atau tidak syariah, bagi saya, yang penting aturan itu tegak. Soal nama itu kan soal tentang bagaimana orang menyikapinya,” ujar Ketua MUI Kota Padang Duski Samad saat dihubungi Covesia.com, Sabtu (11/1/2020).

Kata Duski, pemerintah bertugas menegakkan amar makruf nahi mungkar. Amar makruf dilakukan oleh ulama. Sedangkan nahi mungkar dilakukan oleh negara. “Kalau tidak, bisa terjadi konflik sosial. Harapan kita, tegakkanlah aturan, baik itu aturan formal negara maupun aturan agama,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa penegakan peraturan daerah (perda) oleh Pemkot Padang diamanahi ke Satpol PP. Di Kota Padang, banyak terdapat perda. Perda Kembali ke Surau, misalnya. Satpol PP juga bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 

Terkait Satpol PP Syariah, Duski mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bagus. “MUI memberi dukungan kalau itu dimaksudkan dalam rangka penegakan aturan perda yang ada,” jelasnya.

Satpol PP berfungsi untuk penegakan aturan. Penegakan aturan itu tentu harus ada regulasinya. Jika pembentukan Satpol PP Syariah dilakukan, paling tidak, kata Duski, akan ada penambahan tenaga penegak aturan. “MUI mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Jika pembentukan Satpol PP Syariah benar-benar dilakukan, dia berharap penegakan syariat dimulai dari petugas Satpol PP Syariah itu sendiri.

Sebelumnya, untuk meningkatkan pengawasan terhadap perda, Satpol PP Syariah akan segera hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Satpol PP Syariah dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang atas saran Ustadz Abdul Somad saat menyampaikan tabligh akbar di Pantai Purus Padang beberapa waktu lalu.

“Anggota kita banyak yang tamatan Universitas Islam dan kita akan kumpulkan mereka. Saya akan mencari regulasinya mengenai Satpol PP Syariah ini sebagai acuan, dan akan kita buatkan Perwakonya sesegera mungkin. Untuk tahap awal ini, kita akan uji coba dulu degan satu pleton,” jelas Alfiadi selaku Kasatpol PP Kota Padang, dalam siaran persnya yang diterima, Jumat (10/1/2020).

Dia menjelaskan bahwa pembentukan satu pleton Satpol PP Syariah yang jumlahnya 30 orang tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Anggota Satpol PP Syariah, kata Alfiadi, diisi oleh sarjana tamatan Perguruan Tinggi Islam dan orang yang berlatar belakang agama. Anggota Satpol PP Syariah juga harus memiliki tingkat pemahaman agama yang cukup baik.

(fkz/don) https://covesia.com/

(nahimunkar.org)

(Dibaca 540 kali, 1 untuk hari ini)