Ilustrasi/ rimanews.com

JAKARTA –  Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Alquran tahun anggaran 2011-2012.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/1), JPU mendakwa Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Ahmad Jauhari bersama Nasaruddin Umar, Abdul Karim, Mashuri, Zulkaranen Jabar, Fahd El Fous, Ali Djufrie dan Abdul Kadir Alaydrus melakukan korupsi bersama-sama. “Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi,” kata Jaksa Antonius Budi Satria saat membacakan amar dakwaan.

Jauhari didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 100 juta dan USD 15 ribu, dalam proyek pengadaan pengadaan barang dan jasa pengadaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2011-2012. Berdasarkan pagu perubahan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2011 pada Kemenag sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bimas Islam (Ditjen Bimas Islam) mendapatkan anggaran untuk pengadaan Kitab Suci Alquran senilai Rp 22,875 miliar.

Dalam proyek ini, Ahmad Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan Mashuri selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghubungi Ali Jufrie selaku Direktur Utama PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3 I) untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS). Selanjutnya, Ahmad Jauhari menetapkan PT A3 I sebagai pemenang tender, padahal perusahaan ini mengajukan penawaran tertinggi dari tujuh perusahaan yang mengikuti lelang proyek. Tindakan Jauhari memerintahkan Mashuri untuk menghubungi Ali Djufrie dianggap bertentangan dengan pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Taahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa.

Terlebih, pada pelaksanaannya PT A3 I mensubkontrakan proyek ini kepada PT Jaya Cemerlang. Usai proses penyelesaian kontrak dan pembayaran proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 Jauhari menerima uang Rp 100 juta dan USD 15 ribu dari Abdul Kadir Alayidrus selaku konsultan PT A3 I atau Alie Jufrie.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Jauhari telah memperkaya Mashuri Rp 50 juta dan USD 5 ribu. Memperkaya PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara milik keluarga Zulkarnain Djabar dan Dendi Prasetya saenilai Rp 6,75 miliar. Memperkaya Direktur Utama PT Adhi Aksara Abadi Indonesia Ali Djufrie untuk pengadaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2011 senilai Rp 5,823 miliar.

Sedangkan dalam proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2012 Ditjen Bimas Islam mendapatkan anggaran senilai Rp 59,3 miliar. Jauhari selaku PPK menetapkan PT Sinergi Pusaka Indonesia sebagai pemenang tender dalam proyek ini. Dalam dua proyek ini telah merugikan negara hingga mencapai Rp 27,056 miliar.

Dalam dakwaan primer, Jaksa menilai Jauhari telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP jo Pasal 64 ayat 1 KUHAP. Sedangkan dalam dakwaan subsider terdakwa dijerat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP jo Pasal 64 ayat 1 KUHAP.

Menanggapi dakwaan Tim JPU KPK, Ahmad Jauhari menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Ia memilih sidang perkaranya langsung menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan sangkaan Jaksa KPK pada dirinya. “Untuk mengajukan eksepsi tidak ada tapi mudah-mudahan pada sidang-sidang berikutnya saya diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Jauhari.

Jauhari ngotot, dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara puluhan miliar. Untuk itu, ia berharap sedianya jaksa maupun hakim yang menangani perkaranya dapat menemukan fakta-fakta bahwa ia tidak melakukan korupsi. “Sehingga kesimpulan dari hakim dan para jaksa pun menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka keputusan pun akan tepat,” dalihnya.

Kuasa Hukum Ahmad Jauhari, Anas Mustakim enggan memberikan tanggapan soal disebutnya, Wamenag Nasaruddin Umar secara bersama-sama untuk melakukan korupsi terkait proyek ini. Menurutnya, KPK lah yang berwenang untuk membuktikan apakah Nasaruddin terlibat dalam kasus ini atau tidak. “Wah itu nanti akan ditelusuri oleh KPK dalam persidangan,” kata Anas.

Sementara, Kuasa Hukum Ahmad Jauhari, Ahmad Rifai menilai, dakwaan yang dituangkan Jaksa KPK tidak semua sesuai apa yang dilakukan oleh kliennya. Menurutnya dakwaan jaksa KPK terlihat janggal. Menurutnya, kliennya tidak pernah memerintahkan atau menunjuk pihak manapun terkait proyek pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012. “Beliau tidak pernah memerintah menelfon dan sebagainya,” kilahnya.

Indra Hendriana

Selasa, 07 Januari 2014 05:30  radarpena.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 499 kali, 1 untuk hari ini)