Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yulianto saat meresmikan peluncuran aplikasi smart pakem di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).(KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA)

JAKARTA — Warga Jakarta kini dapat melaporkan aliran kepercayaan dan kegiatan organisasi masyarakat ( ormas) yang meresahkan melalui aplikasi Smart Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat).

Aplikasi Smart Pakem yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store diluncurkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yulianto mengatakan, aplikasi tersebut dibuat sejak Agustus.

Aplikasi tersebut bertujuan mengawasi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait aliran kepercayaan, agama, dan kegiatan ormas.

“Sekarang kita bisa mengawasi secara digital. Aplikasi ini juga dibuat untuk mengedukasi masyarakat dan transparansi. Dalam aplikasi sudah ada bagian pengaduan,” ujar Yulianto di Kantor Kejati DKI Jakarta, Kamis.

Yulianto mengatakan, pengawasan secara digital bisa mempercepat proses tindak lanjut pengaduan yang dibuat masyarakat.

“Apabila ada pengaduan masyarakat, kami bisa segera melakukan langkah tindak lanjut. Kalau dulu kan masyarakat masih harus membuat surat untuk mengadu, itu ribet kan. Melalui aplikasi ini, kami bisa langsung tahu lokasi pelapor,” katanya.

 Dalam aplikasi Smart Pakem, ada pula informasi ormas yang dilarang pemerintah.

Yulianto menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam aplikasi Smart Pakem.

“Dalam aplikasi juga ada kolom berita dan informasi. Masyarakat akan tahu tentang aliran kepercayaan yang di-blacklist. Masyarakat juga bisa melihat apa sih dasarnya (ormas) di-blacklist,” kata Yulianto.

“Setiap dua bulan, kami mengumpulkan para tokoh agama dan aliran kepercayaan. Kami juga bertemu pihak Kementerian Agama, intelijen daerah, kami kumpulkan data lalu dimasukkan sehingga datanya itu akurat,” lanjut dia. Video Pilihan PenulisRindi Nuris Velarosdela

Penulis : Rindi Nuris Velarosdela
Editor : Kurnia Sari Aziza / megapolitan.kompas.com

***

Kejati DKI Tegaskan Aplikasi Pengawas Aliran Sesat Sesuai UU

Kejati DKi Jakarta

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menegaskan bahwa kewenangan untuk mengawasi aliran menyimpang sudah diatur dalam UU Kejaksaan.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kritik dan penolakan terhadap peluncuran aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang disebut Smart Pakem.

“Menyikapi perkembangan terkait peluncuran aplikasi Smart Pakem, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bahwa untuk mengatur pengawasan, khususnya aliran aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, pemerintah memberikan kewenangan kepada kejaksaan melalui peraturan perundangan,” ujar Kasie Penkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, Senin (26/11/2018), sebagaimana dilansir Detik.com.

Nirwan menjelaskan aturan pengawasan aliran menyimpang ada di UU Kejaksaan. Berikut penjelasannya:

  1. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e, berbunyi sebagai berikut:
    Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan kepercayaan, yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  2. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER – 019/A/JA/09/2015 tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat dan mewujudkan manajemen tim Pakem yang terintegrasi, tertib, terarah, dan akuntabel.

Nirwan menjelaskan, tujuan aplikasi Smart Pakem antara lain memberikan kemudahan akses pengetahuan tentang perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang ada di Indonesia.

Aplikasi ini, lanjut Nirwan, merupakan upaya mencerdaskan masyarakat untuk menghindari atau pencegahan terhadap doktrin seseorang/kelompok untuk mengikuti ajaran ajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mewujudkan kedamaian dan saling menghormati antarmasyarakat dan terciptanya kerukunan umat beragama.

“Aplikasi Smart Pakem hendaknya jangan diartikan bahwa negara akan mencampuri urusan kepercayaan masyarakat, namun justru kejaksaan menjalankan fungsinya dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan dapat membahayakan masyarakat dan negara sebagaimana amanat UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” jelas Nirwan.

Ia mengungkapkan, peluncuran aplikasi Smart Pakem merupakan aktualisasi digitalisasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menyongsong pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta zona Integritas, sebagai keniscayaan yang harus dilakukan guna terciptanya birokrasi yang berorientasi pelayanan publik. (ameera)

Sumber: arrahmah.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 155 kali, 1 untuk hari ini)