Produk RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang kini sedang digodok Kementerian Agama telah memberikan ruang untuk mengacak-acak umat Islam. Untuk itu Umat meminta agar pasal tersebut ditolak.

“Ini sebuah pengkondisian di dalam negara ada kekuatan besar. Dan kalangan orang kafir punya agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai  negara sekuler.”

***

Jakarta – Adanya pasal soal pengaturan materi dakwah dalam ruang publik dalam rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB) terus menuai kecaman, terutama dari para tokoh agama Islam.

Direktur Anasr Institute Munarman menilai, pasal pengaturan materi dakwah itu merupakan bagian dari skenario untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekulerisme atau negara tak ber-Tuhan.

“Pengaturan materi khutbah, ada skenario besar negara kita akan dibawa ke arah sekularisme dan agama hanya menjadi sekedar simbol,” tegas Munarman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Menurutnya, pengaturan materi ceramah merupakan bentuk paradigma berpikir yang dipakai oleh negara-negara Eropa di waktu silam. Di mana pada masa itu agama dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan sekulerisme.

“Kita ini sedang menuju negara sekurelisme. Ini. agenda besar dan cara yang dipakai oleh mereka yang sedang berkuasa,” ujarnya.

Bekas ketua YLBHI ini juga menganggap produk RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang kini sedang digodok Kementerian Agama telah memberikan ruang untuk mengacak-acak umat Islam. Untuk itu dia meminta agar pasal tersebut ditolak.

“Ini sebuah pengkondisian di dalam negara ada kekuatan besar. Dan kalangan orang kafir punya agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai  negara sekuler,” pungkas Munarman.

Seperti diketahui, Kementerian Agama tengah menggodok materi RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB). Sejumlah pasal yang mengatur kehidupan beragama pun mendapat prioritas.

Terdapat dua pasal yang bakal menjadi persoalan serius. Yakni pengaturan izin rumah ibadah dan materi dakwah dalam ruang publik yang dianggap perlu pengaturan. (robiawan/voa-Islam.com) Senin, 9 Safar 1436 H / 1 Desember 2014 11:28 wib

***

 

Demi Bela Aliran Sesat Ahmadiyah, Syiah dan Lainnya, Pemerintahan Jokowi Nabrak-Nabrak

By nahimunkar.com on 25 November 2014

Dan bila nanti Undang-undang (PUB- Perlindungan Umat Beragama) yang akan dibuat sebagai pengganti pasal penodaan agama itu muatannya membela aliran-aliran sesat perusak agama seperti Ahmadiyah dan Syiah dengan dalih karena mereka mesti dilindungi, berarti justru sama dengan menghapus dasar Negara.

Kolom Agama di KTP disuarakan untuk dicabut tapi belakangan “dicoba” dengan diwacanakan untuk boleh dikosongkan.

UU Penodaan Agama mau dicabut. Hingga diusahakan untuk mencabut Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Demi membela dan melindungi aliran sesat Ahmadiyah, syiah dan yang sesat-sesat lainnya bahkan merusak Islam, akan dibuatkan apa yang diklaim sebagai Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

Itu semua berarti sikap wajarnya sudah terbalik. Karena mestinya yang dilindungi itu agama yang sah, apalagi dipeluk oleh mayoritas penduduk, yakni Islam. Adapun yang mengaku Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah namun sejatinya merusak dan membahayakan Islam bahkan membahayakan bangsa karena permusuhannya terhadap agama yang telah diakui resmi sah oleh Negara sangat nyata; seharusnya justru diberantas. Bukan dilindungi. Melindunginya, sama dengan bagai melindungi penyakit yang membahayakan bagi masyarakat. Akibatnya masyarakat akan hancur, sedang pemerintah pun akan rugi besar. Bahkan boleh jadi akan dihancurkan oleh syiah sebagaimana telah terjadi di Yaman, Irak dan lainnya.

 Bila nanti Undang-undang yang akan dibuat sebagai pengganti pasal penodaan agama itu muatannya membela dan melindungi aliran-aliran sesat perusak agama seperti Ahmadiyah dan Syiah dengan dalih karena mereka mesti dilindungi, berarti justru sama dengan menghapus dasar Negara –Berketuhanan Yang Maha Esa–, diganti dengan Undang-undang anti agama tetapi dinamai UU Perlindungan Umat Beragama. Karena, hanya orang anti agama lah yang mau melindungi aliran sesat perusak agama. Itu lebih buruk dibanding memproduksi botol berisi cairan dengan label air zamzam tapi isinya racun tikus yang bila diminum akan mematikan.

Selama ini orang sesat seperti Tajul Muluk pentolan aliran sesat syiah Sampang Madura telah bersusah payah mengajukan gugatan agar UU Penodaan Agama dicabut. Karena ternyata aliran sesat syiah yang diyakini Tajul Muluk telah dia sebarkan bahwa Al-Qur’an sudah tidak murni lagi, lalu dia dijerat dengan UU Penodaan Agama dan divonis hukuman penjara. Lha kok sekarang yang “mewakili” pentolan aliran sesat untuk mencabut UU Penodaan Agama itu justru pemerintahan Jokowi, di antaranya lewat kementerian agama. Aneh se-aneh-anehnya.

Bunyi Pasal Penodaan Agama

Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lebih jelasnya baca di link ini https://www.nahimunkar.org/demi-bela-aliran-sesat-ahmadiyah-syiah-dan-lainnya-pemerintahan-jokowi-nabrak-nabrak/

(nahimunkar.com)

(Dibaca 470 kali, 1 untuk hari ini)