Yudian Kepala BPIP Terang-terangan Meniadakan Relevansi Al-Qur’an: Dalam Berbangsa, Geser Kitab Suci ke Konstitusi


Foto: Kitab Suci Al-Qur’an

 

  • Bandingkan dengan Nusron Wahid waktu lalu, Demi Bela Ahok, Nusron Wahid Bilang: “Ayat Konstitusi di atas Ayat Al-Qur’an”

 

  • Pantaskah Hukum Konstitusi Disebut Lebih Tinggi dari Hukum Agama?

     

  • “Pernyataan tersebut jelas mengandung kekufuran. Karena tidak mengakui relevansi Al-Qur’an,” tegas KH. Muhammad Najih Maimoen tokoh NU Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari arrahmah, Kamis (16/10/2014).
  • Dalam kajian ilmiah, pernyataan Nusron yang menyebutkan ayat kontistusi lebih utama daripada hukum Al-Qur’an (kini Yudian Kepala BPIP hampir sama, bilang: konstitusi di atas kitab suci, Itu fakta sosial politik) termasuk ke dalam kajian pembatal syahadat. Para ulama sepakat bahwa tidak ada hukum yang lebih adil dan lebih tinggi daripada hukum Allah.
  • Dalam Islam, seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat sama saja dia menyerahkan diri sepenuhnya untuk tunduk terhadap seluruh aturan Allah ta’ala. Tak hanya berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat ibadah yang terkotak-kotak di masjid atau di rumah saja, namun aturan Allah juga mencakup dalam segala ranah kehidupan manusia, sampai dalam urusan politik sekalipun. Nah, ketika seseorang bersyahadat maka dia harus tunduk, pasrah dan mengutamakan seluruh aturan Allah daripada aturan atau undang-undang yang lain. Karena demikianlah makna syahadat yang menuntut hamba untuk meyakini bahwa tidak ada kekuasaan dan keadilan di atas keadilan Allah.

     

Inilah berita dan ulasannya.

***

Kepala BPIP: Dalam Berbangsa, Geser Kitab Suci ke Konstitusi


Yudian Wahyudi melambaikan tangan dilantik sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Subekti

Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengimbau semua umat beragama untuk menempatkan konstitusi di atas kitab suci dalam berbangsa dan bernegara. Adapun untuk urusan beragama, kembali ke masing-masing pribadi masyarakat.  

“Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian saat ditemui Tempo di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Yudian mengatakan, imbauan itu bukan berarti merendahkan agama. Sebab, kitab suci dan konstitusi merupakan perpaduan antara ilahi dan wadh’i yang diselesaikan dengan kesepakatan atau ijma. Menurut dia, hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah kitab suci. “Kalau Islam, bukan Quran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus atau ijma,” ujarnya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga ini mencontohkan perintah menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian dari ilahi. Sumber dan tujuan menunaikan ibadah haji dijelaskan dalam Al Quran. Namun, bagaimana calon jemaah memilih kendaraan, anggaran naik haji, dan waktu keberangkatan merupakan bagian dari wadh’i . 

Pancasila, kata Yudian, sebetulnya merupakan anugerah terbesar Allah SWT kepada sejarah abad 20. Jika bangsa Indonesia tidak pandai bersyukur atas nikmat itu, negara akan hancur. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mensyukurinya dengan kembali ke persatuan dan konsensus tertinggi, yaitu Pancasila. “Tanpa persatuan, maka tidak ada republik ini.”

Menurut Ketua BPIP, persatuan di Indonesia sudah dimulai sejak munculnya Sumpah Pemuda yang menggeser gerakan seporadis menjadi gerakan nasional. Meski isi sumpah tersebut berupa kalimat pendek, namun mampu mengalahkan penjajah. “Sehingga 17 tahun kemudian kita punya negara sebesar ini. Ini maksud saya harus disyukuri. Nah sekarang kita harus kembali ke konsensus.”

 

Reporter: 

Friski Riana

Editor: 

Endri Kurniawati

tempo.co, Jumat, 14 Februari 2020 07:38 WIB

***

Demi Bela Ahok, Nusron Wahid Bilang: “Ayat Konstitusi di atas Ayat Al-Qur’an”

Posted on 16 Oktober 2014by Nahimunkar.com

 

Nusron Wahid, yang sering mengerahkan orang-orang GP Ansor alias Banser NU dalam acara-acara yang bertentangan dengan Islam seperti untuk menjaga acara (pengikut Syetan) Lady Gaga di Jakarta beberapa waktu lalu dan semacamnya itu, berbicara sekeras itu di televisi dalam menentang Islam demi membela Ahok, cina kafir kitabi yang ditolak Umat Islam kaitannya dengan akan menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta.

Umat Islam menolak Ahok hingga ada demo tolak Ahok kemudian dibicarakan dalam acara tv ini. Penolakan terhadap Ahok itu karena disamping Ahok sebegitu mengusiknya terhadap Islam di antaranya melarang menyembelih hewan kurban di sekolah dasar di Jakarta, masih pula sangat kasar dan keji ucapan-ucapannya. Terakhir dikhabarkan, Ahok mengancam bunuh dan bakar hidup-hidup pendemo anarkis. (lihat Astaghfirullaah..!! Ahok Ingin Tembak Mati dan Bakar Hidup-Hidup Pendemo Anarkis, NU dan Banser/Ansor Perlu Mengaca Diri By nahimunkar.com on 15 October 2014 https://www.nahimunkar.org/astaghfirullaah-ahok-ingin-tembak-mati-dan-bakar-hidup-hidup-pendemo-anarkis-nu-dan-banseransor-perlu-mengaca-diri/).

 

Anehnya, di kala ramai Umat Islam menolak Ahok, justru pembelaan terhadap Ahok juga nampak sekali dalam acara tv itu dilakukan oleh pihak NU yang diwakili Sekjen PBNU Marsudi Syuhud. Sehingga suara Banser dan NU (anak dan bapak) dalam acara itu tampak sejalan dengan pendeta Katolik Benny. Bukan seperti suara umat Islam pada umumnya. Terhadap Banser dan NU yang sedemikian sikapnya itu, telah dimuat di situs nahimunkar.com, tulisan begini:

 

Petunjuk dari Allah Ta’ala

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [التوبة/73]

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.” (QS. At-Taubah [9] : 73)

Allah memerintahkan tidak bersikap lembut terhadap orang-orang kafir dan munafiqin bahkan memerintahkan berjihad melawan mereka dan bersikap keras atas mereka. Sementara itu Allah Ta’ala memerintahkan bersikap lunak dan hormat terhadap mukminin.Sungguh Allah telah berfirman, yang artinya:

 

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الشعراء/215]

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.” (QS. Asy-Syu’araa’ [26] : 215)

 

Ayat itu tampaknya benar-benar diselisihi. Terutama oleh pentolan-pentolan yang mengaku Islam namun sepak terjangnya lebih kongkrit dengan orang kafir, Nasrani, aliran sesat seperti Syiah, LDII, Ahmadiyah, Bahai dan sebagainya. Bahkan mereka rela bertungkus lumus (bersusah payah) membela gereja liar seperti Yasmin, pengikut syaithan seperti Lady Gaga, pentolan sex menyimpang seperti Irsyad Manji.

 

Mungkin tokoh NU yang masih Islami mengelus dada melihat oknum-oknum yang duduk di jajaran kepengurusan kini bahkan bicara di televisi beserta pentolan Ansor Banser tampak sekali menyelisihi ayat tersebut di atas. Padahal mereka atas nama NU dan Ansor dalam kasus Ahok yang kafir kitabi namun arogan dan mengusik Islam ini.

 

Tidak takutkah mereka itu terhadap adzab Allah Ta’ala yang sangat pedih di Akherat kelak, hingga lebih cenderung membela kafrin dibanding kepada mukminin? Padahal sudah jelas Umat Islam diusik Ahok dengan melarang semblelih hewan kurban di sekolah SD segala.

 

Demikian pula, tidak takutkah bila mereka itu menirukan keburukan tokoh sebelumnya yang sudah di alam kubur (yang dikenal lebih dekat dengan kafirin dibanding Muslimin), hingga kemungkinan menambah dosa pula bagi yang sudah mati itu karena ditiru kejahatannya?

 

Miris melihat dan mendengar perkataan tokoh-tokoh pembela kafirin, dengan cara menirukan perkataan orang kafir pula untuk menggebuk teman Islamnya sendiri, demi menjilat orang kafir yang sedang nangkring di kursi jabatan dengan arogannya mengusik Islam terang-terangan. Seharusnya tersinggung, tapi justru tersinggungnya kebalik, yaitu tersinggung karena Umat Islam melawan pemimpin kafir yang mengusik Islam itu.

Benar-benar aneh. Padahal, bila orang-orang kafir itu sudah jaya, maka giliran tokoh penjilat dari kalangan Muslim itu pula yang jadi sasaran untuk dibunuh pertam kali, sebagaimana zaman PKI Madiun tahun 1948 dan pemberontakan Gestapu PKI 30 September 1965 dulu. Tidak ingatkah kalian wahai NU dan Banser Ansor? Bukankah kalian yang tergabung dengan PKI dalam apa yang disebut Nasakom, namun kalian kemudian jadi sasaran pembunuhan pertama oleh PKI?

 

Yang memalukan, ketika PKI begitu dilarang tahun 1967, kalian berdua, bapak dan anak saling berebut nama bahwa kalianlah yang berjuang mengusulkan untuk dilarangnya PKI itu. Perebutan nama antara NU dan Ansor, bapak dan anak itu pernah terjadi di Harian Pelita Jakarta. Lhah, kemarin-kemarin yang tergabung dalam Nasakom (Nasional/ PNI kini PDIP, A –agama yakni NU, Komunis/PKI) itu kan NU. Padahal Konggres Ulama di Palembang tahun 1957 telah mengharamkan PKI dan mendesak presiden untuk membubarkannya. Lha kok NU malah bergabung dalam Nasakom, kemudian belakangan mengaku yang mengusulkan pertama kali untuk dibubarkannya PKI tahun 1967 itu NU, hingga rebutan nama dengan Ansor karena Ansor juga ditulis di Koran Pelita Jakarta mengaku begitu?

 

Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang: Komunis kufur

Sejarah mencatat, sikap umat Islam Indonesia tegas terhadap paham komunis sudah dimulai sejak Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang. Ada beberapa point yang dihasilkan dalam Kongres Alim Ulama se Indonesia tersebut, antara lain:

Pertama, Ideologi atau ajaran komunis kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya. Kedua, bagi seseorang yang menganut ideology komunis dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk kafir dan tidak sah menikah dengan orang Islam, tidak ada waris mewarisi (ahli waris), serta jenazahnya tidak diboleh diselenggaran secara Islam.

Ketiga, bagi seseorang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunis tidak dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk orang yang sesat, dan harus diajak agar meninggalkan organisasi atau partai tersebut.

Keempat, walaupun Indonesia belum menjadi Negara Islam, namun haram bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/pemerintah yang berideologi komunis (dimasa itu dasar Negara RI sedang dibahas dalam Konstituante berdasarkan UUD Sementara tahun 1959).

Kelima, memperingatkan kepada pemerintah agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu aksi-aksi perjuangan kaum komunis di Indonesia.

Keenam, mendesak kepada Presiden RI (Soekarno ketika itu) untuk mengeluarkan dekrit yang menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia. (Selasa, 20 Zulhijjah 1435 H / 1 Oktober 2013 07:07 wib Ingat! Banyak Kiai dan Santri yang Syahid Dibunuh PKI Secara Keji voa-islam.com).

 

Seharusnya bukan bergabung ataupun menjilat orang kafir, tetapi merujuk kepada ayat dalam menentukan apa yang diperbuat, dan pula melihat kenyataan yang benar.

Apabila itu yang dilakukan, maka pertolongan Allah pun akan datang, sedang kehancuran pihak kafir pun terjadi dengan tragisnya seperti dikisahkan dalam ayat ini.

 

{سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 1، 2]

Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama[1463]. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS Al-Hasyr/59: 1-2).

 

[1463] Yang dimaksud dengan ahli kitab ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir, merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah.

 

Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS Al-Hasyr/59: 1-2).

https://www.nahimunkar.org/demi-bela-ahok-nusron-wahid-bilang-ayat-konstitusi-di-atas-ayat-al-quran/

***

Pantaskah Hukum Konstitusi Disebut Lebih Tinggi dari Hukum Agama?

Jum’at, 24 Oktober 2014 16:34


Foto: Kitab Suci Al-Qur’an

Selasa 14 oktober 2014, dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One, ketua umum GP Anshor Nusron Wahid kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Demi membela Ahok yang dihujat habis-habisan oleh FPI, ia menyatakan, “Di atas hukum agama dan adat ada konstitusi negara.” Selain itu, dalam acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, ia juga sempat mengatakan, “Kita orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia.”

 

Pernyataan politisi yang dipecat dari partai Golkar itu, sontak menuai kecaman dan kritikan dari berbagai kalangan tokoh Islam. Tak hanya dari tokoh FPI, namun juga muncul dari tokoh NU sendiri yaitu wadah yang menjadi tempat naungan Nusron selama ini.

 

Kiblat Nusron

 

Pernyataan tersebut, dengan ketus ditanggapi oleh KH. Misbahul Anam yang hadir dalam acara tersebut, “Kepada semua anggota GP Anshor di seluruh Indonesia sesuai “Fatwa” ketumnya, maka mulai besok jangan baca ayat Al-Qur’an tapi baca saja ayat Konstitusi, dan kalau sekarat atau mati maka jangan dibacakan Yasin, tapi bacakan saja ayat konstitusi.” Demikian ungkap Ketua Majelis Syura DPP FPI itu.

 

Menurut FPI, kalimat Nusron yang menyatakan bahwa hukum konstitusi lebih tinggi dari hukum agama adalah bentuk kekufuran yang nyata. Sudah tidak pantas lagi orang ini digolongkan sebagai golongan Muslimin. Karena dia telah murtad secara terbuka di depan umum.

 

Selain itu, kecaman yang lebih pedas juga muncul dari kalangan tokoh NU sendiri, KH. Muhammad Najih Maimoen Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, yang menilai bahwa pernyataan Nusron sangat gegabah dan ngawur. “Pernyataan tersebut jelas mengandung kekufuran. Karena tidak mengakui relevansi Al-Qur’an,” tegas KH. Muhammad Najih seperti dikutip dari arrahmah, Kamis (16/10/2014).

 

Bahkan Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (ALMANAR) Cirebon mengutuk keras pernyataan Nusron tersebut dan mengeluarkan pernyataan agar Nusron menarik ucapannya/pernyataannya serta meminta maaf kepada umat Islam.

 

Al-Qur’an sebagai Petunjuk dan Hukum Tertinggi bagi Pribadi Muslim

 

Mungkin sebagian orang menilai bahwa tanggapan tokoh Islam terhadap pernyataan Nusron terkesan berlebihan, atau hanya karena faktor emosi saja. Karena selama ini, Nusron Wahid sering muncul di depan publik dengan gaya melawan arus pemikiran ummat Islam pada umumnya. Misalnya, ketika ormas Islam Indonesia ramai-ramai menolak Ahmadiyah, Nusron Wahid malah tampil sebagai pembela mereka. Bahkan dia mendesak presiden untuk menerbitkan Perpres Perlindungan Ahmadiyah. Sehingga tak aneh jika banyak tokoh Islam yang merasa gerah melihat sikap frontalnya tersebut. Terutama tokoh-tokoh FPI, ketika mereka mengecam kontes menggumbar aurat (Miss Word) yang akan diadakan di Indonesia, Nusron Wahid malah mengusulkan agar kontes Miss Word diadakan di Pesantren. Ya, seperti itulah Nusron, politikus kontroversial yang sering mengundang emosi tokoh Islam. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar tanggapan tokoh-tokoh Islam itu hanya karena faktor emosi saja.

 

Jika dibahas lebih lanjut, dalam kajian ilmiah, pernyataan Nusron yang menyebutkan ayat kontistusi lebih utama daripada hukum Al-Qur’an masuk ke dalam kajian pembatal syahadat. Para ulama sepakat bahwa tidak ada hukum yang lebih adil dan lebih tinggi daripada hukum Allah. Menurut kajian mereka, perkara ini masuk ke dalam pembahasan tauhid, yaitu ketika seorang hamba mengucapkan syahadat, dia harus meyakini bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam membuat hukum dan perundang-undangan. Sebagaimana Dia tidak membutuhkan sekutu dalam kekuasaan dan mengatur urusan mahluk-Nya. Sehingga ketika ada yang mengucapkan syahadat tapi masih meyakini bahwa ada makhluk lain yang lebih layak mencitapkan hukum baginya, maka syahadatnya pun perlu dipertanyakan kembali.

 

Allah swt berfirman:

 

“Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya.” (QS. Ar-Ra’d: 41)

 

Kesimpulan tersebut tentunya tidak lahir begitu saja, namun memiliki alasan yang cukup kuat. Dalam Islam, seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat sama saja dia menyerahkan diri sepenuhnya untuk tunduk terhadap seluruh aturan Allah ta’ala. Tak hanya berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat ibadah yang terkotak-kotak di masjid atau di rumah saja, namun aturan Allah juga mencakup dalam segala ranah kehidupan manusia, sampai dalam urusan politik sekalipun. Nah, ketika seseorang bersyahadat maka dia harus tunduk, pasrah dan mengutamakan seluruh aturan Allah daripada aturan atau undang-undang yang lain. Karena demikianlah makna syahadat yang menuntut hamba untuk meyakini bahwa tidak ada kekuasaan dan keadilan di atas keadilan Allah.

 

Allah ta’ala berfirman:

 

“Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya”. (QS. Al-An’am: 61)

 

Selain menciptakan manusia, Allah juga menurunkan hukum atau aturan-aturan yang dapat membawa kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada hukum yang lebih baik, adil dan bijaksana selain hukum Allah semata. Karena Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui seluruh kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga ketika ada manusia yang menyeleweng dari aturan Allah ta’ala, dan ingin mengikuti kepentingan yang dibisiki oleh hawa nafsunya, Allah ta’ala pun menegur dengan firmannya:

 

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (QS. Al-Maaidah: 50)

 

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Allah Ta’ala mengingkari orang yang berpaling dari hukum Allah –hukum yang telah sempurna, meliputi seluruh kebaikan dan mencegah setiap keburukan—kemudian dia justru berpaling kepada hukum lain, yang bersumber dari pandangan-pandangan, hawa nafsu dan berbagai istilah yang dibuat oleh manusia tanpa bersandar kepada syariat Allah, sebagaimana masyarakat jahiliyah berhukum kepada kesesatan dan kebodohan, hukum yang mereka buat berdasarkan pandangan dan hawa nafsu mereka.

 

Sama halnya seperti Bangsa Tartar yang berhukum dengan kebijakan-kebijakan kerajaan yang diambil dari keputusan raja mereka, Jengis Khan, raja yang telah menyusun Ilyasiq untuk mereka, yaitu kitab kumpulan hukum yang disusun dari berbagai syariat yang berbeda, termasuk dari Yahudi, Nasrani dan Islam. Di dalamnya juga terdapat banyak hukum yang semata-mata dia ambil dari pandangan dan hawa nafsunya. Kitab itu kemudian berubah menjadi syariat yang diikuti oleh anak keturunannya, yang lebih diutamakan ketimbang hukum yang diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Barangsiapa melakukan hal tersebut maka dia telah kafir. Ia wajib diperangi sampai mau kembali merujuk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, sampai dia tidak berhukum kecuali dengannya (Kitab dan Sunnah) baik sedikit maupun banyak.”

 

Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, “Siapakah yang lebih adil daripada hukum Allah dalam hukumnya, bagi orang yang memahami syariat Allah dan beriman kepada-Nya serta mengetahui bahwa Allah ta’ala adalah Pemberi Keputusan yang paling bijaksana, lebih mengasihi makhluq-Nya ketimbang kasih-sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena sesungguhnya Allah ta’ala adalah Dzat yang mengetahui segala sesuatu, Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Dzat yang Adil dalam segala sesuatu”.

 

Al-Hasan berkata “Barangsiapa yang berhukum kepada selain hukum Allah maka hukum itu merupakan hukum jahiliyah.”

 

Al-Hafidz Abu Qasim Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 

“Orang yang paling dibenci (dimurkai) Allah swt adalah orang yang menghendaki tuntunan jahiliyah dalam Islam dan menuntut darah orang lain tanpa hak untuk ditumpahkan (dibunuh).” (HR. Bukhari) (lihat: Tafsir Ibnu Katsir 3/131)

 

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu menafsirkan ayat tersebut, “Siapakah yang lebih (adil hukumnya), selain daripada hukum Allah.?! Adapun maksud ‘Bagi orang-orang yang yakin adalah orang-orang yang meyakini [kebenaran] Al-Qur’an dan meyakini Allah ta’ala.” (Zaadul Masir, hal. 2/222)

 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, “Perhatikanlah ayat yang mulia ini, bagaimana ia menunjukkan bahwa hukum itu hanya ada dua saja. Selain hukum Allah, yang ada hanyalah hukum jahiliyah. Dengan demikian jelas, para penetap undang-undang merupakan kelompok orang-orang jahiliyah; baik mereka mau (mengakuinya) ataupun tidak. Bahkan mereka lebih jelek dan lebih berdusta dari pengikut jahiliyah. Orang-orang jahiliyah tidak melakukan kontradiksi dalam ucapan mereka, sementara para penetap undang-undang ini menyatakan beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah namun mereka mau mencari celah. Allah ta’ala telah berfirman mengenai orang-orang seperti mereka: “Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya dan Kami siapkan bagi orang-orang kafir adzab yang menghinakan. (QS. An-Nisaa’ : 151).” (lihat: Risalatu tahkimil Qawanin, hal. 11-12)

 

Kemudian dalam ayat lain, Allah ta’ala menegaskan:

 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (QS. Al-Maidah: 49)

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkara hukum adalah bagian konsekuensi keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim. Yaitu tunduk dan ridha terhadap syariat Allah serta merujuk kepada hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits ketika terjadi perselisihan. (Lihat at-Tauhid li ash-Shaff ats-Tsalits al-‘Ali, hal. 37)

 

Dengan demikian, ciri orang beriman adalah selalu tunduk terhadap keputusan (hukum) Allah dan rasul-Nya.

 

“Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

 

Ibnu Katsir berkata: “Barangsiapa meninggalkan syariat yang telah jelas diturunkan kepada Muhammad dan berhukum kepada syariat-syariat lain yang telah dihapus, maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang berhukum kepada Ilyasiq dan mendahulukannya atas syariat Muhammad? Siapapun yang melakukan ini, dia kafir berdasarkan ijma’ ulama” (Al Bidayah Wan Nihayah, 13/119).

 

Ibnu Taimiyah berkata, “Ketika seorang alim meninggalkan apa yang telah diketahuinya dari kitabullah dan sunnah rasul-Nya dan mengikuti hukum penguasa yang menyalahi hukum Allah dan rasul-Nya, maka ketika itulah dia murtad dan kafir, ia layak dihukum di dunia dan akhirat.” (Al-Fatawa 35/372)

 

Antara Ayat Konstitusi dengan Ayat Al-Qur’an

 

Mengamati polemik munculnya Pancasila, kita mungkin tahu jika sebagian kelompok Islam di Indonesia ada yang menganggap bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah harga mati. Dua perangkat landasan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam yang dirumuskan para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan akidah, hukum, dan akhlak Islam.

 

Namun benarkah demikian hakikatnya?. Jika kita amati lebih jauh tentang prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, kita akan mendapatkan bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila sangat berlawanan dengan prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Misalnya salah satu prinsip dasar yang cukup berlawanan adalah sumber hukum itu sendiri. Dalam Islam, satu-satunya sumber hukum yang dijadikan petunjuk hanyalah dari Allah ta’alat semata. Atau dalam arti lain, seluruh keputusan hukum harus berdasarkan perintah dan kehendak Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

 

Sementara Dalam UUD 1945, prinsip dasar hukum yang ditetapkan harus berdasarkan konsep demokrasi yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2, yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Kemudian Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “Undang Undang Dasar sebagai Konstitusi Hukum tertinggi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai manifestasi dari rakyat”. Artinya seluruh keputusan hukum harus berdasarkan suara dan kehendak rakyat. Sama saja, baik dia seorang pelacur ataukah seorang ulama, kedua-duanya memiliki hak dan derajat yang sama di depan Pancasila.

 

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip yang ada dalam Islam. Bagi ummat Islam, seluruh hukum hanya bersumber dari Allah semata dan ia wajib mengikuti undang-undang-Nya. Haram baginya meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia lainnya. Allah ta’ala berfirman:

 

“Keputusan (hukum) itu hanyalah milik Allah saja.” (QS. Yusuf: 40)

 

“Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu bagi-Nya dalam menetapkan hukum”. (Qs. Al-Kahfi : 26

 

Jika memang demikian prinsip hukum Pancasila, lantas apakah layak jika Pancasila itu dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tentu jawabannya tidak, karena jika sumber hukumnya saja sudah berbeda tentu hasil hukumnya pun juga ikut berbeda. Misalnya dalam menyikapi kasus kriminal, tidak ada keputusan UUD 1945 yang sama atau sesuai dengan hukum yang telah dituntun oleh Allah dalam Al-Qur’an.

 

Tentunya jika sumbernya sudah berbeda, maka sangat mungkin jika dalam perkara-perkara lain juga banyak keputusan atau hukum yang dilahirkan Pancasila tidak selaras dengan apa yang telah diputuskan oleh Islam. Hasilnya, meskipun teori hukumnya terkesan menginginkan kemaslahatan untuk semua kalangan, tapi faktanya keputusan hukum tersebut tetap masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Karena bagaimana pun juga manusia pasti dipengaruhi oleh keinginan pribadi yang bermacam-macam. Sangat berbeda dengan hukum Islam, tak ada satu pun sisi hukumnya yang bertentangan dengan nilai keadilan, karena semuanya bersumber dari Allah ta’ala, Dzat yang Maha Adil dan Bijaksana serta paling mengetahui keputusan hukum yang paling baik dan adil bagi manusia. Sehingga Allah pun mempertanyakan tentang mereka yang masih mencari-cari hukum alternatif lain dalam menyelesaikan perkara. Firman-Nya:

 

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (Qs. Al-Maaidah: 50)

 

Lantas ketika Allah mempertanyakan seperti itu, apakah layak bagi kita sebagai hamba-Nya memilih hukum selain apa yang telah diputuskan oleh Allah? atau apakah pantas kita mengatakan bahwa hukum kontitusi lebih tinggi daripada hukum Allah? Wa’iyadzubillah, Semoga Allah ta’ala melindungi kita dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang sperti itu. Amiin!!

 

Penulis: Muhammad

 

Referensi:

 

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Adhim

Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah

Ibnu Al-Jauzi, Zaadul Masiir

Muhammad bin Ibrahim, Risalatu Tahkimil Qawanin

Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa

https://www.kiblat.net/2014/10/24/pantaskah-hukum-konstitusi-disebut-lebih-tinggi-dari-hukum-agama/

(nahimunkar.org)

(Dibaca 588 kali, 1 untuk hari ini)