ilustrasi

.

  • Ketika Megawati berkuasa, bukan hanya Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas, tetapi juga Indosat, penjualan Gas Tangguh kepada Cina dengan harga murah, memberikan pengampunan kepada obligor kepada konglomerat Cina yang ngemplang dana BLBI Rp 650 triliun.

 

JAKARTA  – Megawati yang menjadi ‘trah’ Soekarno yang sangat ‘inspiring’ itu, bagi bangkitnya kembali nasionalisme kerakyatan, ternyata  ketika Megawati  menjabat sebagai Presiden banyak dikritik karena menjual aset negara sampai lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan.

Megawati bukan Soekarno.

Ketika Megawati berkuasa, bukan hanya Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas, tetapi juga Indosat, penjualan Gas Tangguh kepad Cina dengan harga murah, memberikan pengampunan kepada obligor kepada konglomerat Cina yang ngemplang dana BLBI Rp 650 triliun. Mega saat menjadi presiden mengangkat Laksamana Sukardi menjadi Menteri BUMN, dan Laksamana menjual asset BUMN dengan harga murah, termasuk asset yang strategis milik negara.

Sekarang Mega dan PDIP, yang sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden tahun 2014, kemudian dipindah-tangankan kepada Jokowi, yang konon ‘satrio piningit’ dari Solo. Mega kesengsem Jokowi, dan harus mencalonkan gubernur DKI Jakarta, yang sudah berhasil membebaskan DKI Jakarta dari ‘topeng monyet’, dan para pedagang kaki lima dari Pasar Tanah Abang. Inilah karya yang palihng monumental PDIP sebagai partainya ‘wong cilik’.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan track record merupakan satu diantara cara untuk menentukan pilihan jelang hari pemungutan suara pemilu legislatif (pileg) 2014. Menurutnya saat ini track record sebuah partai atau caleg, belum menjadi pertimbangan utama pemilih.

Maka, rakyat harus benar-benar sadar, terhadap perilaku para pemimpin partai politik, terutama partai besar. Termasuk seperti Golkar, yang sudah membuat luluh-lantak, rakyat Sidoardjo, akibat proyek Lapindo, di mana sebuah wilayah yang sangat luas, terendam lumpur Lapindo. Itu tanggung-jawab Aburizal Bakri. Rakyat jangan ‘egp’, tetapi harus mikir, partai-partai politik besar sudah bikin bangkrut negara, sejak zaman Orde Baru, sampai hari ini.

“Secara umum, track record belum menjadi semacam tradisi atau cara untuk menentukan pilihan bagi pemilih. Ini yang kita diskusikan agar membuat tradisi baru,” kata Ray usai acara Gerakan Dekrit Rakyat di kawasan Tebet, Selasa (8/4/2014).

“Rekam jejak itu bicara integritas dan kapabilitas. Ketua partai bermasalah, itu soal integritas. Kelihatan dari track recordnya,” lanjutnya.

Ray menambahkan, track record atau rekam jejak merupakan data konkret karena berupa fakta. Menurutnya dalam track record, data itu berbicara sebenarnya kecuali dimanipulasi.

“Kalau mau memberikan suara, perhatikan rekam jejak caleg atau partainya. Dengan rekam jejak, bisa menjawab beberapa pertanyaan, terutama soal integritas dan kapabilitas. Itu pentingnya rekam jejak,” imbuhnya. Ini sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia, agar tidak selalu terjerumus ke dalam kubangan korupsi. (afgh/dbs/vos-islam.com) Selasa, 8 Jumadil Akhir 1435 H / 8 April 2014 14:56 wib

***

Rabu, 19 Maret 2014 , 16:10:00

Khawatir Jokowi Mirip Mega, Jual Aset-aset BUMN

JAKARTA – Keberpihakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap masyarakat kecil atau wong cilik diragukan. Keraguan ini mencuat setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pengusaha terkait dukungan untuk pemenangan calon presiden (capres) PDIP, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilu 2014.

“Masyarakat makin skeptis terhadap komitmen kerakyatan atau wong cilik PDIP. Dalam praktiknya, wong cilik lebih banyak menjadi jargon saja,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN), Hidayatullah Zaki Mubarak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/3).

Menurutnya, pertemuan tersebut menimbulkan persepsi negatif bahwa PDIP meminta restu pengusaha untuk memajukan Jokowi. Sehingga timbul anggapan bahwa PDIP didukung oleh konglomerat dan bukanya masyarakat kecil.

“Sangat ironis kalau di balik pencapresan Jokowi oleh PDI-P yang menjadi panglimanya para konglomerat besar atau cukong. Padahal, konstituen sejati PDIP itu wong cilik, yaitu petani, buruh, nelayan, dan sebagainya,” ujar Zaki.

Dikhawatirkan, kebijakan masa Presiden Megawati seperti penjualan aset-aset BUMN dan pemberian pelunasan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan terulang jika Jokowi terpilih sebagai presiden. Zaki menegaskan, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Tidak perlu heran nantinya kalau Jokowi terpilih, dia akan memberikan service kepada para konglomerat besar. Apa yang dilakukannya adalah meneruskan warisan Bu Mega sebelumnya,” tandasnya. (dil/jpnn) jpnn.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 8.129 kali, 1 untuk hari ini)